DPPPAMD | Kota Ambon

Penanganan Informasi Kekerasan Perempuan
Monitoring/ Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan BUMDes
Penanganan Informasi Kekerasan Anak
Data BUMDes Per Agustus 2023
Data Desa per Agustus 2023

Dasar Hukum	:	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak UU Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 kemudian di ubah dengan UU Nomor 17 tahun 2016 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan (Trafficking) terhadap Perempuan dan Anak Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembinaan Kesejahtraan Anak Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaran Pembinaan Kualitas Anak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman penanganan Anak Korban Kekerasan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Korban Kekerasan di Maluku Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Produk Layanan	:	Penanganan Informasi Kekerasan Perempuan
Waktu Penyelesaian	:	-
Biaya Layanan	:	Rp. 0
Layanan Online	:	https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Prosedur

Petugas Menerima laporan dari pemohon melalui : korban datang sendiri, hotline service, dan rujukan lembaga lain.
Mengidentivikasi awal kronologis singkat kasus dilanjutkan dengan Gelar Kasus
Meneliti dan mencermati kronologis kasus melalui Gelar Kasus yang dilakukan kemudian membuat telaah kepada Kepala Dinas P3AMD untuk dibuatkan rujukan
Kepala Dinas P3AMD mengeluarkan Surat Pengantar Rujukan
Kepala Bidang Menerima Surat Pengantar Rujukan dari Kepala Dinas
Divisi / Layanan lanjutan pada Lembaga yang membantu penyelesaian kasus

Alur Layanan & SOP

Alur Layanan

SOP

Etsy mixtape wayfarers, ethical wes anderson tofu before they sold out mcsweeney's organic lomo retro fanny pack lo-fi farm-to-table readymade. Messenger bag gentrify pitchfork tattooed craft beer, iphone skateboard locavore carles etsy salvia banksy hoodie helvetica. DIY synth PBR banksy irony. Leggings gentrify squid 8-bit cred pitchfork. Williamsburg banh mi whatever gluten-free, carles pitchfork biodiesel fixie etsy retro mlkshk vice blog. Scenester cred you probably haven't heard of them, vinyl craft beer blog stumptown. Pitchfork sustainable tofu synth chambray yr.

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.

Dasar Hukum	:	UNDANG – UNDANG Nomor 6 tahun 2014 PERMENDES PDTT Nomor 4 tahun 2015
Produk Layanan	:	Monitoring/ Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan BUMDes
Waktu Penyelesaian	:	-
Biaya Layanan	:	Rp. 0
Layanan Online	:	https://kemendesa.go.id/

Prosedur

Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan
Meyiapkan Kelengkapan Perjalanan Dinas Monev Pembinaan dan Pendam Pingan BUMDes
Melaksanakan Moneva Pembinaan dan Pendampingan BUMdes
Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Moneva Pembinaan dan Pen-Dampingan
Melaksanakan Pendampingan BUMdes

Alur Layanan & SOP

Alur Layanan

SOP

Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Peraturan walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri
Produk Layanan	:	Penanganan Informasi Kekerasan Anak
Waktu Penyelesaian	:	-
Biaya Layanan	:	Rp. 0
Layanan Online	:

Copy KTP
Copy Kartu Keluarga
Pengantar/Keterangan RT
Copy Bukti Pelunasan PBB

Prosedur

Desa Mengajukan rancangan APBDes/ Perubahan APBDes
Menerima Permohonan meregister, dan mendistribusikan surat
Meneliti dan mencermati kelengkapan dokumen pemohon sebagai persyaratan
Desa/Negeri melengkapi Dokumen persyaratan
Menjadwalkan dan menghubungi Desa/Negari, Kecamatan dan Pendamping untuk dilakukan Evaluasi bersama
Memimpin Evaluasi APBDes
Menyiapkan lembar Evaluasi dan mengevaluasi APBDes berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan
Memperbaiki APBDes sesuai catatan hasil Evaluasi
Menyerahkan Dokumen hasil perbaikan ke Operator DP3AMD untuk diunggah dalam sistem Omspan

Alur Layanan & SOP

Alur Layanan

SOP

Dasar Hukum	:	-
Produk Layanan	:	Data BUMDes Per Agustus 2023
Waktu Penyelesaian	:	0
Biaya Layanan	:	Rp. 0
Layanan Online	:	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XQrKter0zoxCHuSyOi2dY1D7ndhHdN3P/edit?usp=drive_link&ouid=10

Prosedur

Alur Layanan & SOP

Alur Layanan

SOP

Dasar Hukum	:	-
Produk Layanan	:	Data Desa per Agustus 2023
Waktu Penyelesaian	:	0
Biaya Layanan	:	Rp. 0
Layanan Online	:	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jyvb-YfxaQKkPEZdQdGUsbJNwoHkMbDf/edit?usp=sharing&ouid=10929

Prosedur

Alur Layanan & SOP