Indonesia adalah salah satu Negara yang memegang komitmennya sejak lama untuk mengusahakan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya. Komitmen ini jelas diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam penyusunan berbagai konvensi internasional dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Konvensi Internasional yang telah disetujui oleh Indonesia tersebut antara lain konvensi perbatasan perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi (1949), konvensi 100 ILO tentang persamaan pendapatan (1951), konvensi tentang hak politik perempuan (1952), konvensi tentang hak kewarganegaraan perempuan yang menikah (1957), deklarasi perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat dan konflik bersenjata (1974), Beijing platform untuk melihat isu perkembangan perempuan dalam berbagai bidang (1995), dan konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Descrimination Against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam tataran target pembangunan, Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menyepakati delapan point tujuan untuk dicapai bersama yang dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang meliputi:

  1. penghapusan kemiskinan
  2. pencapaiaan wajib belajar pendidikan dasar
  3. peningkatan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan
  4. mengurangi tingkat kematian anak
  5. peningkatan kesehatan ibu
  6. penanganan HIV/AIDS, malaria, dan penyakitmenular lainnya
  7. memastikan kelestarian lingkungan

pengembangan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan

DPPPAMD logo